BPR = Bank Perekonomian Rakyat (dulu: Bank Perkreditan Rakyat). Nama baru berlaku sejak UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Versi syariahnya disebut BPR Syariah (BPRS).
BPR adalah bank kecil yang fokus melayani usaha mikro-kecil dan masyarakat sekitar: pedagang pasar, petani, pegawai, UMKM. Wilayah kantornya dibatasi dalam satu provinsi.
Beda BPR dengan lembaga lain
Lembaga
Ciri utama
Modal pendirian
BPR
Tabungan, deposito, kredit; tanpa giro; wilayah 1 provinsi; dijamin LPS
Rp25–100 M (zona)
Bank Umum
Layanan lengkap: giro, kliring, valas, nasional
Triliunan
Koperasi Simpan Pinjam
Hanya untuk anggota; tidak dijamin LPS
Jauh lebih kecil
Pegadaian swasta
Pinjaman dengan barang jaminan; izin OJK
Miliaran
Pindar (P2P)
Platform daring mempertemukan pemberi & penerima dana
Rp25 M+
Modal lembaga selain BPR hanya gambaran kasar untuk perbandingan.
Intinya: BPR adalah bisnis "membeli uang murah, menjual uang mahal" dengan tanggung jawab besar, karena uang yang dipinjamkan adalah titipan masyarakat.
Aturan pokok kelembagaan: POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, berlaku sejak 30 April 2024. Pengawas: OJK. Penjamin simpanan: LPS.
Siapa boleh mendirikan?
Warga negara Indonesia, dan/atau
Badan hukum Indonesia (yang sudah beroperasi sesuai masa yang disyaratkan aturan uji kemampuan & kepatutan)
Bentuk badan hukum umumnya Perseroan Terbatas (PT); ada juga Perusahaan Umum Daerah dan koperasi
Tahapan pendirian (2 tahap)
1
Persiapan Studi kelayakan, rencana bisnis 3 tahun, calon pemegang saham pengendali (PSP), calon direksi & komisaris, sumber dana yang sah.
2
Persetujuan prinsip OJK Ajukan permohonan. Modal disetor penuh sesuai zona harus ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum atau BPR lain, dan baru bisa dicairkan setelah izin OJK.
3
Persiapan operasional Gedung, khasanah, sistem IT, rekrut & latih karyawan, SOP, uji kemampuan & kepatutan pengurus.
4
Izin usaha OJK Setelah pemeriksaan kesiapan, OJK menerbitkan izin usaha.
5
Mulai beroperasi Lapor ke OJK, jadi peserta LPS, terhubung ke SLIK, mulai laporan berkala.
Hal baru dari UU P2SK & POJK 7/2024
Aturan
Isinya
Wilayah kantor
Satu provinsi; BPR hasil merger boleh lebih luas dalam satu pulau utama
Jenis kantor baru
Kantor Wilayah dan Sentra Keuangan Khusus
Pasar modal
Boleh IPO bila modal inti minimal Rp80 M (dan syarat lain)
Konsolidasi
BPR dengan PSP yang sama wajib bergabung: maks 2 tahun (swasta), 3 tahun (milik pemda)
Penggunaan modal
Minimal 50% modal disetor pendirian untuk modal kerja
Permodalan (POJK 7/2026)
Berlaku 30 Juni 2026: KPMM ≥12%, modal inti ≥8% ATMR & ≥Rp6 M; boleh tambah modal dengan tanah-bangunan; sanksi bertahap
Kewajiban rutin setelah berdiri
Laporan bulanan & publikasi ke OJK, laporan SLIK
Membayar premi LPS dan menaati Tingkat Bunga Penjaminan
Fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit intern
Program APU-PPT (anti pencucian uang & pendanaan terorisme)
Pelindungan konsumen: penagihan tanpa kekerasan, transparansi biaya
Modal disetor pendirian baru menurut POJK 7/2024 (Pasal 6):
Zona
BPR
BPR Syariah
Zona 1
Rp100 M
Rp75 M
Zona 2
Rp50 M
Rp35 M
Zona 3
Rp25 M
Rp15 M
Zona ditentukan per provinsi berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan (Lampiran A POJK 7/2024). Cek zona provinsi Anda di lampiran resmi OJK.
Tiga istilah modal yang sering tertukar
Istilah
Artinya
Modal disetor
Uang yang benar-benar disetor pemegang saham saat pendirian
Modal inti
Modal disetor + cadangan + laba ditahan (dikurangi faktor pengurang). Minimum Rp6 M untuk BPR yang sudah berjalan
KPMM / CAR
Modal ÷ aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Minimum 12%
Per Oktober 2026, OJK mencatat 169 BPR/BPRS (±12% industri) masih bermodal inti di bawah Rp6 M — calon sasaran merger atau akuisisi.
Bunga rendah, dana murah tapi bisa ditarik kapan saja
Deposito
Bunga lebih tinggi, jangka 1–12 bulan; sumber dana terbesar BPR
Pinjaman antarbank
Dari bank umum (linkage/apex), untuk menambah likuiditas
BPR tidak menerbitkan giro (cek).
Penyaluran kredit
Jenis
Contoh nasabah
Modal kerja
Pedagang pasar, toko kelontong, bengkel
Investasi
Beli mesin, kendaraan usaha, renovasi toko
Kredit pegawai
ASN, tenaga kesehatan, guru — angsuran dipotong gaji lewat bendahara
Kredit pertanian
Petani, peternak; angsuran musiman setelah panen
Konsumtif
Renovasi rumah, pendidikan, KPR sederhana
Produk "aman" favorit BPR: kredit pegawai dengan kerja sama instansi (potong gaji). Risiko macet rendah, asal ada perjanjian kerja sama dan batas angsuran wajar terhadap gaji.
Nasabah ideal BPR
Usaha mikro yang belum dilayani bank besar (tidak punya laporan keuangan formal)
Kredit BPR/BPRS tumbuh 3,37% menjadi Rp179,48 T (Agustus 2026); DPK tumbuh 3,14%
Sampai September 2026, OJK menyetujui merger 117 BPR/BPRS menjadi 33 bank; lebih dari 200 lainnya masih berproses
OJK juga sedang mengkaji aturan permodalan sebagai dasar klasifikasi BPR
SWOT bisnis BPR
Kekuatan
Dekat nasabah
Keputusan cepat
Dijamin LPS
Kelemahan
Dana mahal
IT terbatas
NPL tinggi
Peluang
UMKM belum terlayani
Boleh IPO
Akuisisi BPR kecil
Ancaman
KUR bank besar
Pindar & bank digital
Aturan modal makin ketat
Ketahanan saat resesi
BPR rentan saat ekonomi lesu karena debiturnya usaha kecil yang cepat terdampak. Yang bertahan biasanya punya porsi besar kredit pegawai (penghasilan tetap) dan modal tebal.
Arah ke depan: pemain kecil akan makin sedikit, yang tersisa lebih besar dan lebih digital. Masuk sekarang paling masuk akal lewat akuisisi atau penggabungan, bukan mendirikan dari nol.
Aturan terbaru: POJK No. 7 Tahun 2026 tentang KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, berlaku sejak 30 Juni 2026, menggantikan POJK 5/POJK.03/2015. Pedoman teknisnya: SEOJK 2/SEOJK.03/2025.
1. Tiga lapis kewajiban modal
Lapis
Ketentuan
Dasar
Modal disetor pendirian
BPR Rp25–100 M; BPRS Rp15–75 M (menurut zona)
POJK 7/2024
Modal inti minimum
Rp6 M, harus dijaga terus
POJK 7/2026
Rasio modal
KPMM ≥12% ATMR; modal inti ≥8% ATMR
POJK 7/2026
BPR baru otomatis lolos Rp6 M. Rem yang sesungguhnya adalah KPMM 12%: setiap kredit baru menambah ATMR.
2. Susunan modal
Rincian komponen
Komponen
Isi
Modal inti utama
Modal disetor, cadangan umum/tujuan, laba ditahan, laba tahun berjalan (setelah pajak)
Modal inti tambahan
Instrumen modal yang memenuhi syarat; bisa dari pemegang saham atau pihak luar, wajib persetujuan OJK
Modal pelengkap
Instrumen bersyarat (mis. pinjaman subordinasi), surplus revaluasi aset tetap, PPKA umum maks 1,25% ATMR
Faktor pengurang
Rugi tahun lalu & berjalan, aset tak berwujud, properti terbengkalai >1 tahun, selisih kurang PPKA vs CKPN atas aset produktif
3. ATMR — aset ditimbang menurut risiko
Aset
Bobot contoh
Kas, Surat Berharga Negara
0%
Penempatan di bank lain
20%
Kredit umum ke UMKM/perorangan
100%
Kredit tertentu dengan agunan/penjaminan khusus
lebih rendah
Aset tetap, AYDA, aset lain
100%
Bobot disederhanakan untuk belajar; bobot resmi tiap pos ada di lampiran SEOJK 2/2025.
4. Contoh hitung
Langkah
Rp miliar
Kredit 70 × 100%
70,0
Penempatan bank 15 × 20%
3,0
Aset tetap & lain 5 × 100%
5,0
ATMR
78,0
Modal inti + pelengkap (10 + 0,5)
10,5
KPMM = 10,5 ÷ 78
13,5%
Rasio modal inti = 10 ÷ 78
12,8%
ATMR maksimal pada KPMM 12% = 10,5 ÷ 0,12
87,5
Ruang kredit baru
±9,5
5. Uji stres: kredit macet memakan modal
Contoh di atas: NPL naik 5% (Rp3,5 M) dan separuhnya rugi = Rp1,75 M. Modal turun ke Rp8,75 M, ATMR turun ke Rp76,25 M, KPMM menjadi ±11,5% — sudah di bawah wajib 12%.
Karena itu BPR sehat menjaga KPMM jauh di atas 12% (sering 15–25%) sebagai bantalan.
6. Cara menambah modal
Cara
Catatan
Setoran tunai (fresh money)
Paling kuat; sumber dana harus sah, bukan pinjaman
Laba ditahan
Tidak membagi dividen di tahun-tahun awal
Tanah & bangunan
Baru di POJK 7/2026: sebagai modal disetor/sumbangan bila dipakai operasional; BPR berstatus pengawasan tidak normal tidak boleh
Instrumen modal inti tambahan / pelengkap
Mis. pinjaman subordinasi; perlu persetujuan OJK, pelunasan juga perlu izin
Merger / investor strategis
Jalan utama konsolidasi industri 2026
IPO di bursa
Syarat antara lain modal inti ≥Rp80 M
OJK juga meminta BPR membuktikan tambahan modal benar-benar meningkatkan kinerja.
7. Jika modal inti < Rp6 M
1
Terdeteksi dari laporan berkala atau pemeriksaan OJK
2
Wajib dipulihkan paling lambat 6 bulan
3
Sanksi bertahap: penghentian sebagian kegiatan, larangan ekspansi, larangan menghimpun/menyalurkan dana baru, larangan bagi laba
4
Tetap gagal → jalur pencabutan izin usaha atas permintaan BPR
8. Potret industri 2026
Juni 2026: lebih dari 86% BPR/BPRS sudah memenuhi modal inti minimum
Oktober 2026: 169 BPR/BPRS masih di bawah Rp6 M
Modal inti BPR sangat timpang: dari minus Rp18 M sampai Rp1,3 T
OJK sedang mengkaji aturan permodalan sebagai dasar klasifikasi BPR
Untuk calon pemilik: rencanakan modal di atas minimum, targetkan KPMM 15–18%, tahan laba di tahun awal, dan siapkan dana cadangan setoran bila NPL naik.
Cek SLIK OJK — riwayat kredit di semua bank & lembaga
3
Survei lapangan — usaha, rumah, tetangga, pemasok
4
Analisis 5C + arus kas — hitung kemampuan bayar
5
Penilaian agunan — nilai pasar & nilai likuidasi
6
Komite kredit — keputusan berjenjang sesuai plafon
7
Akad & pengikatan — perjanjian kredit, Hak Tanggungan/fidusia
8
Pencairan — ke rekening debitur
9
Pemantauan & penagihan — kunjungan berkala, peringatan dini
2. Dokumen yang dikumpulkan
Kelompok
Dokumen
Identitas
KTP suami-istri, KK, surat nikah, NPWP
Usaha
NIB/izin usaha, nota belanja & penjualan, mutasi rekening 6 bulan, foto usaha
Pegawai
SK pengangkatan, slip gaji 3 bulan, surat rekomendasi & kuasa potong gaji dari bendahara
Agunan
SHM/SHGB + PBB terakhir, atau BPKB + STNK + faktur
3. Menghitung kemampuan bayar
Usaha (Repayment Capacity / RPC)
Laba usaha bersih − biaya rumah tangga − angsuran lain = surplus
Angsuran maksimal = surplus × 70% (sisa 30% sebagai bantalan)
Pegawai (Debt Service Ratio / DSR)
(Angsuran baru + angsuran lain) ÷ gaji bersih ≤ 40%
70% dan 40% adalah patokan kebijakan internal yang umum dipakai; tiap BPR menetapkan sendiri.
Contoh: pedagang sayur di pasar
Pos per bulan
Rp juta
Omzet
30,0
Harga pokok (70%)
−21,0
Sewa lapak, transport, upah
−1,5
Laba usaha bersih
7,5
Biaya rumah tangga
−3,5
Surplus
4,0
Angsuran maksimal (70%)
2,8
Plafon maks (18%/th anuitas, 24 bln)
±56
4. Agunan
Jenis
Pengikatan
Nilai likuidasi*
Tanah & bangunan SHM
Hak Tanggungan (APHT oleh PPAT)
70–80%
SHGB
Hak Tanggungan; cek masa berlaku HGB
65–75%
Kendaraan (BPKB)
Jaminan fidusia (akta notaris, didaftarkan)
50–60%
SK pegawai
Kuasa potong gaji — bukan agunan kebendaan
—
*Persentase dari nilai pasar; patokan internal umum. Banyak BPR mensyaratkan nilai likuidasi ≥100–125% plafon.
Agunan adalah jalan keluar kedua. Kredit diberikan karena debitur mampu membayar dari usahanya, bukan karena agunannya bagus.
5. Skoring 5C
C
Bobot
Yang dinilai
Character
25%
SLIK, reputasi, kejujuran data
Capacity
30%
Angsuran vs RPC/DSR
Capital
10%
Porsi modal sendiri
Collateral
20%
Nilai likuidasi vs plafon
Condition
15%
Lama usaha, kondisi sektor
Skor total
Keputusan
≥75
Setuju
60–74
Setuju bersyarat turunkan plafon, tambah agunan, atau perpanjang tenor
<60
Tolak
Tolak langsung (knock-out): SLIK kol 3–5, surplus negatif, DSR >50%, atau data palsu.
6. Tanda bahaya (red flag)
Riwayat SLIK kol 2 berulang atau banyak pinjaman pindar/paylater
Usaha baru berjalan kurang dari 1 tahun
Agunan atas nama orang lain tanpa persetujuan jelas
Data omzet tidak cocok dengan mutasi rekening atau kondisi lapak
Model sederhana untuk belajar. Isi angka tahun pertama; tahun berikutnya tumbuh sesuai asumsi.
Modal & dana
Kredit
Biaya operasional
Kredit dibatasi oleh batas LDR dan dana yang tersedia. Gaji dihitung ×15 per tahun (THR, bonus, BPJS). Premi LPS 0,2% DPK per tahun dihitung otomatis. Aset tetap disusutkan 5 tahun.
Isi saldo kredit per kolektibilitas (Rp juta). Tarif cadangan memakai patokan lama PPAP BPR (0,5% / 3% / 10% / 50% / 100%) tanpa pengurangan agunan — ubah sesuai kebijakan Anda.
Batasan: perkiraan biaya alat, jumlah karyawan, patokan rasio (selain KPMM 12%), bobot ATMR, patokan RPC/DSR/nilai likuidasi agunan, skoring 5C, dan tarif cadangan adalah gambaran untuk belajar. Sebelum keputusan investasi, konsultasikan dengan konsultan perbankan/notaris dan cek aturan terbaru di OJK. Aplikasi ini bukan nasihat keuangan atau hukum.
Bisnis BPR · disusun untuk belajar · November 2026